BPOM tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat perlu ikut berperan memberikan informasi secara berkala.

Sama seperti ketika China atau Malaysia dulu memproduksi mobil-mobilnya sendiri, maka yang pertama kali didorong adalah para pejabat yang dibayar oleh negara.

Sayangnya, potensi besar ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai.

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion mendesak pemberian hukuman maksimal terhadap mantan Kapolres Ngada.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Aras menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Yang pertama tentu kita harus memberi hormat, respect kepada Kejaksaan Agung sebagai salah satu pedang keadilan presiden, selain Polri dan KPK.

Kehadiran kami untuk mendengar langsung aspirasi. Ini penting agar agar kebijakan yang kami rumuskan di pusat benar-benar sesuai dengan tantangan di daerah.

Banyak BUMN yang tumpang tindih fungsinya, bahkan terus merugi. Restrukturisasi menjadi langkah tepat untuk mengurangi beban negara dan memperkuat tata kelola.

Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya.

Pertamina tidak menutup mata terhadap keluhan publik pada beberapa waktu lalu yang mana masyarakat dihadapkan pada antrean panjang di sejumlah SPBU.