Kebijakan pengaturan harga jual BBM bersubsidi selama ini jadi domain Presiden, bukan menteri. Menteri hanya melaksanakan saja kebijakan yang dibuat Presiden, bukan membuat norma baru terkait urusan yang bersifat strategis.

Pembahasan terkait tambang ilegal ini justru harus terbuka. Karena masyarakat berhak tahu soal strategis seperti ini. Bukan malah tertutup. Kalau tertutup malah akan timbul kesan tidak serius atau ada deal politik yang merugikan masyarakat.

Pemerintah terkesan ogah-ogahan mengurusi masalah pembinaan dan pengawasan pertambangan ini, sementara di sisi lain sangat bernafsu untuk mensentralisasinya ke pusat. Ibarat pepatah, nafsu besar, tenaga kurang.

Ini kan jadinya akan melonggarkan impor EBET, sekaligus menjadi disinsentif bagi pembangunan industri domestik.

Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis.

Presiden Jokowi resmi melantik sejumlah menteri dan wamen serta kepala badan. Salah satu menteri yang direshuffle adalah Yasonna H Laoly sebagai Menkumham.

Pelantikan itu berdasarkan Keppres Nomor 92P Tahun 2024 

Presiden Jokowi resmi melantik sejumlah menteri dan wamen serta kepala badan. Jokowi melantik Supratman Andi Agtas menjadi Menkumham, Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi, sementara Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM.

Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet diakhir masa jabatannya. Posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan diganti.

Kelangkaan welder karena banyak yang dibajak negara lain itu menandakan kemampuan SDM kita sangat baik. Karena itu SKK Migas harusnya lebih aktif bekerjasama dengan Kementerian ESDM dalam mencetak tenaga welder sesuai kebutuhan.