Politikus Partai Golkar menilai sudah waktunya untuk mengevaluasi KPK. Sebab, sejak 15 tahun KPK berdiri, pemberantasan korupsi di tanah air dianggap masih belum maksimal.

KPK dinilai sudah lari dari tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemberantas korupsi. Kali ini, KPK bak mesin fitnah.

Pada sidang itu, Jaksa mengungkap peranan Setya Novanto untuk melancarkan proyek E-KTP agar mendapat dukungan dari DPR.

Keterangan saksi bersesuaian dengan beberapa peristiwa antara lain pertemuan adik Gamawan lainnya yaitu Azmin Aulia dengan Andi Agustinus dengan Irman.

Jaksa menilai, keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada proyek e-KTP.

Untuk ibadah rutin kebaktian, Minggu (25/6/2017) dan 2 Juli 2017 dilakukan di Ruang Auditorium Gedung KPK C1 diikuti Tahanan Kristen Guntur

PDI Perjuangan (PDIP) menolak adanya usulan pemblokiran anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PKS meminta agar Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghormati DPR dan Undang-Undang (UU) yang berlaku di tanah air.

PAN menolak usulan pemblokiran anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa kader Partai Golkar yang dijerat sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK dinilai sebagai pertanda bahwa partai tersebut akan besar.