Tanggapan dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Menteri Keuangan karena Rapat Dengan Presiden atau Rapat dengan Badan Anggaran DPR, hanya mengaburkan persoalan yang sebenarnya.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah berharap, penyelenggara negara dapat menerima pengurangan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Hal itu sebagai bentuk solidaritas dan dalam rangka efisiensi APBN 2022.

Belanja pemerintah di tingkat pusat diupayakan harus maksimal, kita Kemendagri dan BNPP juga harus mendorong realisasi belanja.

Bamsoet menjelaskan, beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19. Tetapi setiap diundang tidak hadir.

Politisi PKB ini menerangkan, dana sebesar Rp 30 triliun itu baiknya digunakan untuk membangun pabrik pupuk diseluruh wilayah di Indonesia, agar kemandirian para petani bisa tercipta.

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad menegaskan, para pimpinan kecewa dengan sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani. Kebijakan yang dikeluarkan terkesan menyepelekan MPR.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, MPR RI sudah menyiapkan pelaksanaan belanja, sehingga anggaran tidak mengendap terlalu lama dan dapat direalisasikan sejak awal tahun 2022.

Penjelasan Sekjen terkesan asal ada penjelasan saja. Anggaran Dirjen KSDAE Rp 1,78 triliun, sementara pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu Rp 20 miliar. Dari postur anggaran ini bisa kita simpulkan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu tidak penting.

Kepala daerah harus punya perencanaan dan melakukan penataan secara komprehensif dan membuat skala prioritas terhadap pencairan anggaran dari program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD.