Sejak awal, seharusnya Mensos betul-betul mengikuti aturan hukum melaksanakan anggaran Negara, termasuk dalam penyaluran program bantuan untuk Rakyat yang berhak menerima manfaat dari program Kemensos.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie, perlu strategi yang tepat untuk menentukan pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) di tahun ini, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut. Dimana, sokongan anggaran terhadap rencana pembangunan IKN masih terus dibahas.

Tahun ini kita minta setiap Kementerian dan Lembaga untuk memilih program yang paling tidak prioritas sehingga bisa menyisihkan 5 persen dari anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa memberikan dua catatan penting terkait soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yakni mengenai efisiensi anggaran dan penetapan waktu pelaksanaan Pemilu.

Program PEN diluncurkan sejak Juni 2020, dengan total besaran anggaran mencapai Rp 695,2 triliun.

Kita mesti angkat paling tidak Rp10 Triliun, itu minimal. Paling tidak Pak 2022, coba saja ajukan dulu Rp5 Triliun. Nanti kita bantu push juga pemerintah

Ditjen PFM di tahun 2022 mengelola anggaran sebesar Rp 45 Triliun untuk dua program bansos utama Kemensos.

Karena total anggaran seluruh BUMN per tahun kurang lebih sama dengan APBN. Belum lagi terkait dengan nilai aset-asetnya.