Ketua KPK, Firli Bahuri mengaku prihatin dan akan memantau penuh gelaran pilkada serentak itu, termasuk NTB. Dimana, Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri, terdapat 12 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah
Peneliti ICW, Wana Alamsyah mengatakan bahwa selain Firli, Deputi Penindakan KPK, Karyoto pun ikut dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik OTT UNJ
Pernyataan tersebut diucapkan Firli Bahuri dalam acara werbinar pembekalan calon kepala daerah (Cakada) yang disiarkan melalui akun YouTube kanal KPK
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukan betapa buruknya komunikasi dari jendral polisi itu.
Ali pun mengungkap jumlah pegawai yang telah mengundurkan diri sejak era Firli Bahuri Bahuri sebanyak 38 orang.
Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris mengatakan bahwa pihaknya tidak menemukan indikasi pelanggaran kode etik yang dilaporkan Indonesian Corruption Watch (ICW) itu.
ICW menilai bahwa penambahan itu hanya akan membuat anggaran menjadi bengkak. Pasalnya, fungsi dari staff khusus yang di tambahkan itu sudah dimiliki oleh setiap bidang yang ada di KPK.
Bambang menilai bahwa hal tersebut adalah cara Pimpinan KPK membuat legalisasi masuknya pihak yang kredibelitasnya tidak pernah diuji. Ia khawatir, justru korupsi terjadi di lembaga yang notabene antikorupsi.
Menurut Firli, buku `How Democracies Die` yang dibaca Anies Baswedan dan kemudian diunggah di Twitter pada Minggu 22 November itu adalah buku lama. Firli mengklaim, dirinya sudah lama membaca buku tersebut, jauh sebelum Anie Baswedan.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan bahwa penyerahan empat aset yang terletak di Bali, Jakarta dan Bogor ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPK dalam menjalankan tugas