Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah menginginkan agar belanja pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan.

Kalangan dewan meminta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi tidak hanya menggalakkan investasi di Indonesia, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rapat Banggar di DPR, legislator Fraksi PKB Ratna Juwita Sari, mengritisi perpres 43 tahun 2019 dan lambatnya realisasi dana abadi pesantren yang diamanatkan di UU nomor 18/2019.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Mukhtarudin mengapresiasi kerja jajaran pemerintah yang telah bekerja keras untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional termasuk dalam konteks penanganan masalah Covid-19.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah memastikan rencana pemerintah itu tidak akan memberatkan masyarakat. Justru revisi KUP merupakan grand strategy menuju reformasi perpajakan berkeadilan yang akan menguntungkan bangsa ini kedepannya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengatakan meningkatnya utang pemerintah tidak perlu direspon secara berlebihan apalagi panik.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta, masyarakat tidak perlu panik dan merespon secara berlebihan terkait meningkatnya utang pemerintah.