Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan perlunya pembagian beban bersama antara pemerintah dan BI dalam membiayai program PEN Tahun 2020. Pasalnya, besarnya alokasi anggaran mencapai Rp 905,10 triliun tidak bisa ditanggung oleh Pemerintah sendiri.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
Banggar DPR RI melaporkan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial dan ekonomi nasional.
Kesehatan dan sektor ekonomi menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 di tanah air. Oleh sebab itu, perlu kesadaran dan kebersamaan semua pihak.
Komisi VI DPR RI menyetujui rencana Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 151,10 triliun dan untuk disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar memiliki dampak dalam membangkitkan ekonomi.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap proses pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 dengan mengusulkan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan situasi pandemi.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memberikan sambutan dalam acara Program Pelatihan Wirausaha bagi Masyarakat Strategis dan Masyarakat Kehutanan Sosial.
Anggota Banggar DPR Dolfie O.F.P mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas capaian predikat WTP berdasarkan hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).