Disisi lain, diakui Akom, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Golkar saat ini. Salah satunya menyatukan suara sejumlah pihak yang berseberangan terkait kasus hukum Novanto. ‎

Kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto menjadi ujian besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terkait pembuktian kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun.

Yang pasti, dentuman "Setnov effect" akan berpengaruh tidak saja terhadap pilkada 2018, tapi juga konstalasi pilpres 2019.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto dinilai telah menyandera DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat.

Kejadian ini menambah deretan kasus diskriminasi agama yang terjadi Amerika Serikat.

Satu di antara lukisan-lukisan dari rampasan kasus suap perda reklamasi M Sanusi itu‎ dibuka dengan penawaran  Rp 69.250.000.

MKD DPR akan menggelar rapat soal kasus yang menjerat Ketua Fraksi NasDem di DPR Viktor Laiskodat. Hal itu menyikapi Kepolisian yang telah melimpahkan laporan terhadap Viktor kepada penyidik.

Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Partai Golkar diminta untuk segera mengganti posisi Ketua DPR.

Ketua DPR Setya Novanto telah bertemu sebanyak dua kali dengan Presiden Jokowi untuk membahas kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.