Pemerintah, kata Suryadi Jaya Purnama, seharusnya tidak silang informasi terkait cuaca ekstrem tersebut. Sebaiknya, pemerintah juga bisa satu pintu dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait persoalan ini.

Atas potensi hujan ekstrem dan badai di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, saya mengimbau dilakukannya antisipasi bencana semaksimal mungkin.

Ini seharusnya yang menjadi pegangan oleh hakim PN yang berada di bawah MA, apabila menghadapi permohonan ‘pengesahan’ perkawinan beda agama, di mana salah satu pasangannya beragama Islam.

Dulu, Indonesia kan juga bebas Covid-19. Tetapi, itu ternyata tidak lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya dahsyat. Ada banyak yang terpapar dan korban jiwa. Kita boleh saja melakukan pelonggaran. Tetapi, kita tetap harus cari cara agar masyarakat aman. Pandemi Covid-19 yang kita lalui selama lebih dua tahun, jangan terulang lagi.

Ini sebenarnya yang kita tunggu responnya dari Pemerintah. Karena dari hasil RDPU Komisi VII DPR RI dengan KADIN, diperkirakan baru ada empat smelter nanti yang akan dapat menyerap sekitar 14 juta ton bauksit.

Nah, apakah dengan adanya Dirut BUMN yang sebagai Dirjen Imigrasi apakah Imigrasi sudah menjadi profit oriented point Pemerintah? Karena dengan cara seperti itu akhirnya membuat bahwa orientasinya adalah orientasi pelayanan yang menguntungkan.

Data acuan siapa yang berhak inilah yang masih kami permasalahkan. Karena selama ini masih menjadi persoalan di tengah masyarakat ketika data itu tidak valid.

Politikus Golkar ini menjelaskan, berkat optimisme yang selalu terjaga, maka tak heran kebijakan populis yang dirancang pemerintah, kebijakan fiskal yang prudent dan produktif konsumsi dalam negeri sangat berdampak positif pada peningkatan permintaan domestik dan laju inflasi yang moderat.

Saya sangat menyangkan hal seperti ini bisa terjadi. Terlebih  peristiwa ini terjadi di dalam perguruan tinggi yang mana semua orang memiliki hak kesamaan dalam menjalankan proses pendidikan, tak terkecuali saudara kita penyandang disabilitas.

Pernyataan ini sekaligus menanggapi rencana pemerintah untuk melarang ekspor bijih bauksit pada bulan Juni 2023, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, belum lama ini.