Tapi faktanya sampai 120 hari presiden belum mengirimkan DIM untuk dibahas. Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah, Menteri ESDM menyampaikan DIM akan disampaikan menyusul. Kalau tanpa DIM terus apa yang mau dibahas?

Pemerintah harus mengawasi kemungkinan lonjakan harga transportasi, jangan sampai masyarakat kesulitan. Kenaikan harga selama hari besar enggak jadi masalah selama masih dalam kategori wajar.

Dengan tak jelasnya peraturan tentang batasan APBN untuk mendanai IKN, Wakil Sekretaris Fraksi PKS ini memperkirakan, revisi tersebut berpotensi membuat pengelolaan APBN untuk keperluan IKN makin ugal-ugalan demi memuluskan rencana pembangunan IKN.

Kita belum tahu. Tunggu saja dulu. Kita sejauh ini belum ada komunikasi. Kan baru tadi malam ya, kita belum tahu. Jadi kita tunggu saja.

Karena memang itu kewenangan pemerintah jadi bagaimana semuanya berjalan kita tinggal laksanakan dan berjalan sesuai aturan yang berlaku di Perppu tersebut.

Saya juga mengingatkan Pemerintah untuk bisa mengendalikan harga-harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Karena hari libur banyak acara berkumpul biasanya akan terjadi lonjakan harga bahan pokok.

Kita harap juga ini jadi cambuk dan peringatan buat kader-kader Golkar untuk menghindari hal-hal seperti itu. 

Agenda terakhir dalam Rapat Paripurna adalah Pidato Penutupan Masa Sidang dari Puan. Dalam pidatonya, Puan menekankan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang prosesnya sudah mulai berjalan.

PKB Yakin dapat presiden dan 100 kursi DPR RI

Golkar tetap taat aturan. Partai besutan Airlangga Hartarto itu akan mengikuti apa pun yang menjadi keputusan pemerintah terkait Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilu.