Komisi XII DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi.

Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat didorong untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

Ubed Tembus 16 Besar Japan Open, Konsistensi Pembinaan PBSI bersama BNI

Komisi XII DPR RI meminta BPH Migas memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi menyusul temuan dugaan penyalahgunaan melalui modus "ambil jatah".

Bukan hanya soal melindungi, tapi bagaimana menyeimbangkan kepentingan masyarakat adat dan kepentingan investasi.

Bisakah kita kemudian mendesain sehingga ketika dapat pinjaman atau hibah luar negeri ini ada prioritas riset apa yang sesuai dengan rencana induk riset.

Groundbreaking Proyek Masela bukan sekadar dimulainya pembangunan infrastruktur energi. Ini adalah simbol optimisme baru Indonesia mewujudkan kedaulatan energi

Baleg DPR menggandeng pelaku usaha dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat guna memperolah masukan yang komprehensif.

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto meminta aparat penegak hukum mengusut kasus secara menyeluruh, profesional, dan transparan.

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus benar-benar dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.