Ada lima front utama demokrasi yang "diserang", di antaranya aturan hukum, legitimasi pemilihan umum, perang kebenaran dan alasan, praktik korupsi, dan kesatuan nasional.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akan lebih senang jika narapidana kasus tindak kejahatan korupsi masuk penjara. Alasannya, para koruptor dianggap lebih perhatian.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut tidak memahami proses pemberian SKL BLBI kepada pemilik Bank BDNI.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perkuat bukti aliran suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar melalui pengembalian uang senilai Rp700 juta. Uang itu dikembalikan oleh elite Partai Golkar.
Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengaku mengantongi sejumlah bukti kuat terkait kasus Century yang hingga saat ini mandek di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengaku mengantongi sejumlah bukti kuat terkait kasus Century yang masih mandek ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menggali bukti dugaan keterlibatan Dirut PLN Sofyan Basir terkait kasus suap PLTU Riau-1. KPK memperkuat bukti keterlibatan Sofyan melalui Direktur PT PLN Wiluyo.
Dalam rangka mewujudkan politik bersih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar masyarakat tidak memilih para caleg yang memiliki rekam jejak sebagai koruptor.
KPK akan menyita aset mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) berupa tanah dan bangunan. Hal itu terpaksa dilakuka jika Setnov tidak sanggup membayar uang pengganti korupsi e-KTP.