Komisi III DPR RI mendesak Kejagung untuk mengefektifkan asas ‘Single Prosecution System’ (sistem penuntutan tunggal) dalam penanganan seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Kejagung telah memiliki alat sadap yang canggih dan tidak kalah dengan milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alat sadap itu diberi nama Adhyaksa Monitoring Center (AMC).

Dalam rangka memperbaiki sistem penegakkan hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menghadapi tantangan yang cukup berat.

Meskipun sudah dijerat dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman penjara enam tahun, tim jaksa penuntut umum tidak melakukan penahananterhadap tersangka Bong Parnoto.

DPR akan menghubungi secara langsung pejabat Polri dan juga Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempertanyakan perkembangan kasus pemalsuan dan pencurian dokumen.

Kejagung diminta untuk tidak mempermainkan kasus penyidik KPK Novel Baswedan soal penembakan pencuri sarang burung walet di Bengkulu.

Komisi III DPR mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menegakkan hukum di tanah air.

Kejagung akan membuka kembali kasus penembakan pencuri sarang burung walet yang dilakukan oleh penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan dana desa, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pengawasan.

Kejagung mengaku akan berhati-hati dalam menyikapi laporan terhadap dugaan keterlibatan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kasus korupsi e-KTP.