Dalam undang-undang tersebut dicantumkan dengan jelas bahwa batas akhir pembangunan smelter adalah tiga tahun terhitung undang-undang ini resmi diberlakukan.

Mendekati pileg dan pilpres 2024, setiap komponen bangsa perlu memastikan suasana politik nasional yang kondusif. Kita mengapresiasi upaya utk menciptakan dan memelihara iklim demokrasi yang kondusif.

Pada kesempatan di RDP, kita semua di Komisi VI sudah bersepakat bahwa mendukung PTPN III Holding dan seluruh anak perusahaannya dapat meningkatkan produksi minyak goreng dan gula konsumsi untuk kebutuhan pangan nasional.

Partai Golkar ibarat primadona dalam konstelasi politik tanah air. Kali ini giliran PKS berkunjung, setelah sebelumnya menerima kunjungan Partai Nasdem.

Kini saatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Mega mengambil sikap tegas untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal penggantian Kepala BRIN. Ketua Dewan Pengarah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu dalam rangka menjaga arah agar BRIN tetap konsisten sesuai dengan cita-cita pembentukannya.

Saya mencatat akhir bulan lalu telah ditutup lembaga riset antariksa dan penerbangan di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya telah dibubarkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Dewan Riset Nasional (DRN), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), LIPI, BATAN dan LAPAN.

Politikus PKS ini menegaskan, pemerintah sebaiknya segera memperbaiki data yang dipakai sebagai acuan subsidi energi agar lebih akurat dan tepat sasaran. Fraksi PKS, lanjutnya, selama ini sudah mengusulkan untuk mempermudah urusan penerima subsidi energi.

Ini akan menjadi preseden buruk pelanggaran UU oleh Pemerintah yang kesekian kalinya. Karena Amanat UU Minerba tersebut sangat jelas bahwa pengajuan perpanjangan perizinan dilakukan paling cepat lima tahun sebelum masa izin berakhir dan paling lambat satu tahun sebelum masa izin berakhir.

Masyarakat berhak curiga jika pengawasan oleh pemerintah terhadap kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO 20 persen CPO tidak berjalan.

Ini persoalan yang krusial bagi penataan kelembagaan riset dan inovasi nasional.  Presiden harus menyetop kegaduhan yang terjadi di kalangan peneliti selama ini untuk kemudian secara bertahap merevitalisasi kelembagaan Iptek nasional.