Aerosol/uap yang dihasilkan vape atau rokok elektrik mengandung sedikit sekali (zat berbahaya dan karsinogen), bisa dikatakan kadarnya tidak bermakna.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal meminta BPN dan Pemprov Sumatera Barat mempercepat pembebasan lahan Tol Padang-Sicincin yang hingga kini belum rampung.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Doni Maryadi Oekon mengatakan, banyak masyarakat yang kini mulai memahami energi baru terbarukan (EBT)

Kita industri (rokok elektrik) sudah ada 10 tahun di Indonesia dan baru diperhatikan waktu itu di tahun 2017 sampai adanya cukai di tahun 2018 dan akhirnya kita sampai sekarang ini selalu terus berkembang.

Kita industri (rokok elektrik) sudah ada 10 tahun di Indonesia dan baru diperhatikan waktu itu di tahun 2017 sampai adanya cukai di tahun 2018 dan akhirnya kita sampai sekarang ini selalu terus berkembang.

Dan akhirnya kita sampai sekarang terus berkembang untuk urusan regulasi dan baiknya memang saat ini kita juga patut berterima kasih kepada pemerintah dan pihak legislatif yang selalu memberi perhatian lebih kepada industri kami.

Kami tidak melarang industrinya dari rokok vape itu tetapi yang kami cermati, yang kami akan awasi, minta kepada pemerintah melalui BPOM itu dari bahan bakunya. Kalau dibuat murni dari tembakau kami setuju.

Kami ingin menyampaikan apresiasi atas penyempurnaan roadmap ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian kami juga sudah diakomodir, seperti kebijakan kendaraan listrik dan hilirisasi industri, sinkronisasi dengan peta jalan sektoral, pengawasan terintegrasi, edukasi dan perlindungan konsumen, penanganan pengaduan konsumen, serta penanganan investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

UU TPKS memastikan korban kekerasan seksual mendapatkan penanganan yang cepat dan akurat. Layanan serta mobilisasi pun dilakukan oleh tim penanganan kasus, bukan oleh korban.

Harapan kita kepada hakim MK yang kita sama-sama kita hormati, marilah kemudian mendengarkan aspirasi sebagian besar masyarakat yang kemudian diwakili oleh para wakil rakyat di DPR.