UU Desa itu kan (kini) melenceng pasca UU Desa yang diinisiasi zaman Presiden SBY. UU itu (awalnya) bagaimana Kepala Desa jadi mandiri, makanya dibutuhkan intervensi negara terutama APBN yang berpihak kepada desa.

Saya ingatkan kepada KPU dan Bawaslu RI untuk hati-hati. Kami mendengar bermacam-macam rumor terkait rekrutmen komisioner KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemerintah telah menargetkan lifting minyak bumi sebesar 1 juta barel per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030. 

Dalam konteks ini kami mendorong Kemenlu agar isu ini juga menjadi perhatian. Melalui Dubes warga asing di Indonesia bisa dikeluarkan semacam imbauan terkait larangan bekerja tanpa izin untuk warga negaranya di Indonesia khususnya Bali.

Kemenperin harus menindaklanjuti keputusan KPPU tersebut secara pidana sebagai upaya menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang membandel.

(Mengenai) usul tambahan, akan diatur betul dan diinventarisasi terkait juga kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang rasional. Mudah-mudahan, kami, Komisi II, bisa merekomendasikan tambahan anggaran yang dimintakan (oleh LAN).

Keputusan tersebut sudah bagus sebagai konsekuensi atas perbuatan tidak patut yang dilakukan kedua peneliti BRIN tersebut. Meski memang untuk Thomas Djamaluddin, yang diberikan sanksi moral, tidak begitu jelas.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) kembali menyerukan pentingnya mengubah strategi pembangunan nasional dari atas (top-down) menjadi dari bawah (bottom-up)

Saran saya, selesaikan dulu persoalan-persoalan PPPK 2021, 2022, 2023 baru membuka rekrutmen lagi dengan mekanisme baru. Kan masih banyak yang kemarin sudah sempat dinyatakan lulus seleksi, tapi ada sejumlah persoalan, seperti dibatalkan formasinya dan lain sebagainya.

Anis mencermati paparan dari ketua OJK terkait Pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah untuk mendorong perbaikan di perbankan Syariah.