Dampak pemberlakuan Lockdown di Malaysia, sebanyak 7.300 pekerja migran asal Indonesia (PMI) dipulangkan ke Indonesia. Ribuan diantaranya ditetapkan Pemerintah kembali masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Dumai, Riau.

Kebijakan Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan untuk mengangkat penyidik dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak tepat.

Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat), Dirjen Perhubungan Udara (Hubud) dan Kepala BPTJ Kemenhub diminta untuk lebih mengutamakan program prioritas untuk tahun 2022.

Pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP harus dipagari agar tidak menjadi pasal karet. Hal itu penting agar ada pembeda antara penghinaan dan kritik.

Kalangan dewan meminta pemerintah agar mengawal pemulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia periode Juni-Juli 2021 secara ketat.

Bangun kesadaran pelaku usaha penyiaran kita tentang dampak buruk perkawinan anak.

Wacana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sector pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan memicu kontroversi di masyarakat.

Kinerja Kepolisian Republik Indonesia mendapat apresiasi publik. Tren tingkat kepercayaan maupun tingkat kepuasaan kinerja Polri menunjukan peningkatan signifikan.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM harus memaksimalkan alokasi anggaran untuk legislasi.

Komisi V DPR RI meminta seluruh direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran (T.A) 2021 berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2021.