Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas skandal impor emas Rp47,1 triliun di bea cukai penerimaan negara dalam lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta agar Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan secara serius.

Impor emas oleh 8 perusahaan lewat Bandara Soekarno-Hatta senilai 47,1 T menjadi sorotan. Pasalnya, dari laporan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu importasi emas itu dikenakan bea masuk 0 persen.

Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Drs H Anwar Hafid MSi merasa sangat berdosa dengan masyarakat di Morowali. Sebab, apa yang dilakukannya selama ini dalam memperjuangkan lahan transmigrasi yang didiami warganya hingga kini belum membuahkan hasil.

Banayak beredar berita simpang yang membuat takut banyak orang soal Vaksin Covid-19

Komisi X DPR RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada jasa pendidikan seperti sekolah.

Anggota Komisi IV DPR RI Hanan Rozak memberikan mengapresiasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang berhasil menekan kegiatan Deforestasi (Penebangan Hutan) di Tahun 2020.

Komisi X DPR RI mendukung perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim tentang pembelajaran tatap muka (PTM) yang berlangsung Juli 2021 mendatang.

Pemerintah bersiap melakukan perubahan pengalihan sistem penerimaan subsidi energi (Transformasi Energi) di tahun depan.