Kebijakan pemerintah melakukan `refocusing` anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 yang masih cukup tinggi di tahun 2022.

Jadi aspek ini yang perlu diperbaiki. Pemerintah harus totalitas all out membantu PLN. Jangan mudahnya saja memberikan penugasan tanpa memperhatikan betul kondisi PLN. Agar ujungnya rakyat tidak menerima beban, seperti usulan kenaikan TDL ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengapresiasi langkah Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) dan Maming Enam Sembilan Group untuk membuka sentra vaksinasi Covid-19 dosis kedua.

Komisi XI DPR RI menyetujui tambahan dukungan anggaran Rp992,77 miliar untuk memenuhi kebutuhan strategis yang belum terdanai di pagu anggaran 2022 sehingga menjadi Rp44,01 triliun

Ini sudah semakin kemana-mana. Ini artinya apa, artinya bahwa ini bisa saja amandemen jadi bola liar yang kemudian kita sendiri tidak pernah tahu, serta yang dibahas yang dimaksud untuk amandemen titik mana.

Itulah yang jadi pertanyaannya (alasan pembubaran). Kalau ditarik ke Kementerian maka bukan independen lagi namanya.

Tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan pemilu di 2024.

Polda Metro akan mengusut laporan dugaan pencabulan yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagaimana mungkin integritas audit bisa baik apabila terdapat calon-calon bermasalah

Pajak-pajak seperti ini layak untuk diperpanjang relaksasinya. Bukan terkait pajak atas barang mewah mobil baru.