KPK menduga, Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara memerintahkan langsung besaran kuota tersebut.

Hal itu didalami lewat keterangan enam orang saksi yang diperiksa terkait dugaan rasuah penanganan barang tanggap darurat pandemi covid-19 di Bandung Barat.

Program ini akan berlangsung selama 40 hari kedepan, hari ini, Kamis 22 Juni 2021 hingga 30 Agustus 2021.

Dugaan itu diungkapbJPU KPK saat membacakan surat dakwaan terhadap Nurdin Abdullah di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (22/7).

Pelatihan digelar di Universitas Pertahan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diklat dimulai pada hari ini hingga 30 Agustus 2021 mendatang.

Uang itu diterima dari sejumlah kontraktor dan pengusaha terkait perizinan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Mereka akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM).

KPK memastikan akan mempelajari hasil pemeriksaan Ombudsman yang menemukan adanya maladministrasi dalam pelaksanaan TWK.

Pengusutan dilakukan penyidik KPK dengan memeriksa Robin sebagai saksi bagi advokat Maskur Husain (MH).

Penyimpangan itu, yakni nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pelaksana asesmen TWK yang dibuat secara backdate atau mundur beberapa bulan sebelum pelaksanaan dilakukan.