Anggota DPR RI, Fadli Zon meminta agar pemerintah tidak mengelabui data kasus Covid-19 dengan menurunkan jumlah pemeriksaan Covid-19 agar kasus positif turun.

KPK memastikan akan mempelajari hasil pemeriksaan Ombudsman yang menemukan adanya maladministrasi dalam pelaksanaan TWK.

Hal itu diakui Juliari saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) covid-19.

Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Covid-19 pada Dinsos Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

Daftar 742 laboratorium tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01/07/Menkes/4642/2021 tentang penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan Covid-19.

Semua hewan yang masuk sudah melalui proses uji dan pemeriksaan yang ketat.

Hal itu tertuang dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan nomor: R-1858/PI.02.03/03-04/07/2021 tertanggal 7 Juli 2021.

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA) pada Rabu (14/7).

Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Hal itu berdasarkan hasil Ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester II pada 2020.