Menurutnya, hingga kini pemerintah dan DPR belum pernah membahas besaran subsidi pembelian kendaraan listrik tersebut. Karena itu ia meyakini keputusan tersebut belum bisa dilaksanakan.

Ini bukti bahwa obyek vital nasional tidak teramankan dengan baik oleh Pertamina, oleh berbagai pihak, baik dari sisi infrastruktur maupun sarana dan prasarana.

Erick jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Ia harusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan.

Menurut dia, hilangnya nyawa pasien Ibu dan bayi dalam kandungan akibat tak ditangani segera adalah tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian berbagai pihak terkait.

Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang.

Ini menunjukan kegagalan Revolusi Mental karena Mario adalah anak Pejabat Pajak yang memiliki gaya hidup hedon, pamer mobil mewah, tapi belum bayar pajak.

Harusnya ada perencanaan yang matang berupa roadmap kebutuhan kapasitas KRL dan kemampuan pengadaannya secara domestik. Sehingga match antara kebutuhan PT. KCI dengan kemampuan produksi PT.INKA. Menteri BUMN jangan import minded.  Sayang kalau devisa kita terkuras terus dan kapabilitas industri dalam negeri tidak dioptimalkan.

Politik silaturahim ini perlu terus kita kembangkan, komunikasi antar anak bangsa itu sangat diperlukan.

Politikus PKS ini mengatakan penjelasan Erick Thohir dan Nicke dibutuhkan untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Terlebih, kejadian tersebut sampai memakan korban jiwa.

Pertamina perlu mengambil langkah untuk menutupi kekurangan pasokan distribusi BBM dan gas di wilayah Jabodetabek agar kegiatan ekonomi masyarakat lainnya tidak terganggu.