Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengritik penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.

Ketika institusi kepolisian hadir di tengah-tengah petani, membantu penanaman, pengelolaan lahan, hingga distribusi hasil panen, itu bukan hal kecil. Itu transformasi besar dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan.

Amran juga mendorong agar proses pelepasan varietas di Indonesia semakin cepat, transparan, dan berpihak kepada petani.

Cara pandang kita dalam mengelola potensi sektor pertanian, harus segera diperbaharui. Sehingga, Asta Cita Presiden Prabowo di sektor ketahanan pangan, memang akan memberikan kemaslahatan bagi 29,34 juta petani (Data Sensus Pertanian 2023) yang ada di negara ini.

Inovasi SPM ini, telah terbukti memberikan hasil produksi yang menyamai sistem bercocok tanam yang membutuhkan biaya pemeliharaan. Sayangnya, inovasi petani di Sumbar ini belum didukung pemerintah dengan riset mendalam yang dibiayai negara, sebagaimana dilakukan Tiongkok dengan CAAS-nya.

Kalau Bung Karno bilang, pangan itu hidup matinya sebuah bangsa. Tapi undang-undang kita belum mampu menjamin ketahanan, apalagi kedaulatan pangan.

Saya mohon maaf, tapi saya nggak pernah melihat narasi besarnya Menteri Perhubungan dalam kaitan bagaimana Menhub mempermudah distribusi-distribusi hasil produksi petani ini dari daerah-daerah terpencil.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, mendesak Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani.

Penguatan ini didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas andalan, terutama kelapa sawit, karet, serta tembakau