Pembangkangan hukum yang dipertontonkan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi ancaman dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2019 mendatang. Sebab, hal itu bisa merusak soliditas partai.

Sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut takut dijerat kasus masa lalu ketika menjadi pejabat negara. Hal itu menjadi alasan pemecatan Fahri Hamzah dari seluruh struktur keanggotaan PKS.

Elite PKS menganggap putusan partai lebih mulia jika dibanding dengan peradilan hukum. Bahkan, PKS kampanyekan ke seluruh kader untuk tidak taat pada putusan pengadilan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membongkar alasan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyingkirkan dirinya dari partai. Alasannya, PKS ingin masuk koalisi pemerintahan Jokowi.

Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai telah mempermalukan partai, apalagi jelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Pengadilan akan menyita harta kekayaan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika tidak segera menjalankan putusan untuk segera membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar terkait perseteruan dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Presiden Jokowi meminta kepada semua pihak khususnya kepada elite partai politik untuk menghindari segala jenis fitnah atau berita hoax menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Sejumlah elite politik yang memakai isu agama dan radikal dalam pesta demokrasi dinilai orang bodoh dan tidak kreatif dalam menghadapi situasi politik.

KPK telah mengantongi bukti awal aliran suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar. Hal itu terkait pengembalian uang senilai Rp700 juta oleh salah satu elite Partai Golkar.

Partai Golkar disebut mengakui menerima suap PLTU Riau-1. Hal itu terkait pengembalian uang senilai Rp700 juta oleh salah satu elite Partai Golkar.