Kalangan dewan mendukung penuh kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mempertanyakan skenario besar atau grand design dalam menghadapi profil utang luar negeri dan jatuh tempo pada 5 hingga 15  tahun mendatang. Sebab rasio utang pemerintah terus mengalami peningkatan dari 30,2 persen  dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 menjadi 39,4 persen dari PDB pada tahun 2020, akibat defisit keuangan negara yang disebabkan pandemi Covid-19.

Bagi anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, PPKM Mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Pemerintah, sebaiknya segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kalangan dewan mengapresiasi rencana program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menyiapkan pembukaan lahan tanpa bakar.

Komisi VII DPR RI mengapresiasi keputusan penambahan Kemeterian Perindustrian (Kemenperin) sebagai mitra kerja. Keputusan itu ditetapkan pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna yang berlangsung, kemarin (Selasa, 22/6).

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah soal penanganan Covid-19 yang belakangan sudah menembus angka dua juta kasus.

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyatakan dukungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pengajuan perubahan anggaran tahun 2021.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni geram ketika mendengar kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang gadis remaja berusia 16 tahun oleh polisi berpangkat Briptu II di Halmahera Barat, Maluku Utara.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah meminta agar uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dihentikan sementara di provinsi yang mengalami lonjakan tertinggi kasus Covid-19.

Sistem AWR sudah dirancang secara multiguna, terutama dalam memantau kondisi pertanian di tingkat Kecamatan dan Desa.