Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta ada penegakan hukum yang tegas terhadap para pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengusulkan ada langkah darurat untuk memastikan ketersediaan nakes dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19 di Tanah Air.

Indonesia harus memiliki platform perikanan nasional untuk menjaga konsistensi. Hal ini berkaitan dengan poin 14 dalam Sustainability Development Goals (SDG’s) yang telah disepakati, yakni menjaga ekosistem laut.

Kalangan dewan meminta pemerintah segera memfungsikan asrama haji di seluruh Indonesia sebagai ruang isolasi pasien positif Covid-19.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ternyata banyak salah sasaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada ketidaktepatan penyaluran sebesar Rp1,18 triliun. Bahkan, Rp91,8 miliar dari bantuan itu diberikan kepada 38,2 ribu penerima yang sudah meninggal.

Fraksi PKB DPR RI memperjuangkan pembangunan 10.000 instalasi air bersih di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Tingginya gap antara pendapatan dan belanja negara  membuat penambahan utang luar negeri (ULN) tidak bisa terelakkan. Karenanya, pengelolaan dan pemanfaatan utang luar negeri serta hibah harus lebih produktif dan tepat sasaran.

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap komoditas kakao agar dapat kembali seperti masa kejayaannya di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyayangkan para guru PPPK itu belum mendapat Surat Keputusan (SK) dan penggajian.

Anggota Komisi XI DPR RI, Eriko Sutarduga menyoroti pernyataan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna soal meningkatnya utang negara selama pandemi Covid-19.