Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai kinerja Kementerian Sosial dalam memberikan pelayanan berupa bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sudah maksimal.

KPK menyampaikan prestasi terkait keberhasilan penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp 22 triliun. Nilai itu berasal dari upaya penyelamatan kerugian negara selama satu semester atau 6 bulan pada 2021.

laporan dari We Are Social pada 2021 yang mencatat rata-rata adopsi e-commerce secara global adalah 78,6 persen

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengecam sikap Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan yang lebih mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari China dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Meutya Hafid mengatakan pemanfaatan internet sangat membantu para entrepreneuer muda.

Anwar Hafid mengakui, UUD 1945 memang belum sempurna. Namun demikian, jika penting dilakukan amandemen, perlu persiapan yang matang untuk melakukan amandemen UUD 45 secara menyeluruh.

Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan menjelaskan, program yang ada saat ini lebih mengedepankan kepentingan bisnis semata dan tidak berpihak kepada pelaku wisata di tingkat bawah.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berpendapat, penurunan volume APBN dari Rp 2.750 Triliun ke Rp 2.708,7 Triliun akan menyulitkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Mulai dari tingkat pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) hingga ke Rumah Sakit.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai isi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.19/2021 tentang Perubahan atas Permen  ESDM  No.4/2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, berpotensi melanggar UU Migas.