Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membuat tim kerja yang membahas Pemilu Legislatif dan Presiden jatuh pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024, itu artinya kembali kepada UU eksisting.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Singgih Januratmoko mengatakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di ASEAN perlu pertimbangkan keamanan Cyber.

Kendati begitu, lanjutnya, instruksi tersebut diharapkannya harus diiringi dengan percepatan distribusi vaksin oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda). Karena instruksi itu  berlaku kepada seluruh daerah, tidak hanya daerah di Pulau Jawa dan Bali saja.

Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai berbagai aspek kebudayaan Jakarta sejauh ini belum mampu berhasil mendatangkan banyak wisata.

Aktivitas sosial kita hampir semua dihubungkan dengan cara digital. 

Kalangan dewan acungi jempol langkah pemerintah Indonesia yang telah mengevakuasi 26 WNI  beserta 7 WNA dari Kabul, Afghanistan. Mereka sudah sampai di Tanah Air pada Sabtu (21/8) dini hari. 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kritik akuntabilitas kebijakan Pemerintah yang kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kritik akuntabilitas kebijakan Pemerintah yang kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan pentingnya sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa (RUU Bumdes), agar ketika sudah diputuskan, tidak tumpang tindih dengan norma-norma yang ada di UU lainnya.