Komisi III DPR mendukung penuh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menuntaskan sejumlah kasus besar khususnya yang menjadi perhatian publik. Hal itu menjadi kesimpulan rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajarannya.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Dyah Roro Esti, mempertanyakan keberadaan Dewan Energi Nasional (DEN) dalam melakukan koordinasi lintas sektoral.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto optimis perekonomian di Triwulan I-2021 terus membaik. Berbagai intervensi ekonomi telah dilakukan melalui perbaikan berbagai kebijakan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan.

Komisi II DPR RI mengakui jika tugas yang diemban Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Sofyan Djalil sangat berat. Namun Presiden Joko Widodo tentu sudah mempertimbangkan banyak hal ketika menunjuk Sofyan Djalil menempati kursi Menteri ATR/BPN.

Anggota Panitia Kerja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia, menyatakan jika pangkal masalah dalam kebijakan pupuk bersubsidi adalah masalah data kebutuhan pupuk, baik di sektor pertanian maupun perikanan.

Polda Metro Jaya mengadakan konferensi pers atas pengungkapan peredaran gelap narkotika sebanyak 1,129 ton asal Timur Tengah di Indonesia, Senin (14/6).

Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas skandal impor emas Rp47,1 triliun di bea cukai penerimaan negara dalam lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta agar Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan secara serius.

Impor emas oleh 8 perusahaan lewat Bandara Soekarno-Hatta senilai 47,1 T menjadi sorotan. Pasalnya, dari laporan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu importasi emas itu dikenakan bea masuk 0 persen.

Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).