Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bisa terintegrasi dengan data di Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan Kemenhub secara khusus dalam hal ini Ditjen Hubdat, Ditjen Hubud dan Kepala BPTJ Kemenhub untuk lebih mengutamakan program prioritas untuk tahun 2022 mendatang.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi meminta Kementerian PUPR khususnya Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk meningkatkan persentase program padat karya.

Direktorat Polairud Polda Babel melakukan pengejaran serta berhasil mengamankan sebuah kapal tanpa identitas atau biasa disebut sebagai kapal hantu yang diduga membawa barang illegal di kawasan perairan Muntok.

Kalangan dewan mengkhawatirkan “ledakan” krisis keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Realisasi program anggaran Kemendagri terkait program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa dinilai tidak nyambung antara rencana pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan.

Kalangan dewan menyambut baik rencana pemerintah membuat sistem penggabungan antara data pribadi dengan satu data kependudukan.

Kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sangat merugikan rakyat kecil dan kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah perlu mempersiapkan secara matang persiapan pembukaan seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sebab, masih banyak kepala daerah yang kurang paham persoalan kepegawaian.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengingatkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) harus mampu menghimpun data akurat.