Kalangan dewan mempertanyakan langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya (Persero) yang terus menerus mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah.

Menurutnya, pembangunan untuk ruas tol Kayu Agung memakan anggaran hingga Rp2,004 triliun. Sementara Ciawi sekitar Rp996 miliar.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Kementerian PPN/Bappenas dan mendorong agar menggunakan anggaran secara berkualitas.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai, Tugas dan fungsi organisasi BRIN, sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut, sangat tambun. Dikhawatirkan akan banyak fungsi yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menjelaskan, daya dukung lingkungan yang tidak mencukupi akan mengganggu gerak ekonomi dan mengganggu pertumbuhan. Selain itu dampak kesehatan juga akan menjadi persoalan berikutnya.

Badan peradilan khusus ini nantinya memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, seperti perkara perselisihan hasil pilkada, administrasi pilkada, dan perkara tindak pidana pilkada.

Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan instruksi dari Presiden Joko Widodo bahwa dalam waktu tiga tahun yakni pada 2023, Indeks Kemudahan Berbisnis di Indonesia berada di perigkat 40 dunia.

UU BPK wajib diikuti tidak perlu diperdebatkan, apalagi ditafsir sendiri sesuai kepentingan. 

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah krisis perlindungan data pribadi, bahkan penyimpanan data di Indonesia cukup lemah.