Kalangan dewan meminta pemerintah menjadikan kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta sebagai RS Darurat Covid-19. Hal itu mengingat jumlah kasus positif Covid-19 yang terus meroket di Indonesia.

Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan peralatan dan instrumen BMKG antara lain seperti radar cuaca dan alat deteksi tsunami. 

Kalangan dewan meminta Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran bantuan penanganan Covid-19 bagi pondok pesantren dan madrasah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid menyoroti persoalan lemahnya consumer protection atau perlindungan konsumen dalam jenis perdagangan bursa komoditi.

Hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba bukan hanya untuk memberikan efek jera semata. Namun, yang tidak kalah penting adalah untuk melindungi masyarakat dan menyelamatkan anak-anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. 

Kebijakan menyangkut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuat pemerintah pusat selalu menjadi beban pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, kebijakan pengangkatan dilakukan pusat, namun yang bayar gaji dibebankan ke pemda.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan kelima Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), harus mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha.

Komisi III DPR mempertanyakan sanksi ringan bagi warga negara asing (WNA) pemilik narkotika sebanyak lebih dari 800 kilogram, yang dijatuhi hukuman hanya 20 tahun penjara.