Pembahasan Revisi RUU Terorisme harus dilengkapi dengan gangguan keamanan dan kepentingan negara baik yang menyangkut bahaya terorisme ataupun separatis.

Pansus DPR mengimbau agar jangan sampai Revisi Undang-Undang (RUU) Terorisme hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

PKB mendukung langkah pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan revisi Undang-Undang (RUU) Anti Terorisme.

Pemerintah meminta agar DPR mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Revisi UU PPILN (Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri) sudah hampir final. Data kependudukan atau e-KTP akan menjadi pijakan pengelolaan TKI.

PPP incar kursi pimpinan DPR atau MPR dalam revisi terbatas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Upaya revisi UU KPK yang dilakukan saat ini akan berdampak sistematis terhadap melemahnya gerakan pemberantasan korupsi.

Temuan-temuan itu sangat penting untuk melihat dan mendengar secara langsung dari pekerja migran terkait revisi UU No.39/2004.

Revisi UU Pemilu harus didorong untuk dapat merangsang partisipasi politik perempuan.

Sidang Paripurna DPR sepakat revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) Nomor 17 Tahun 2014 menjadi RUU inisiatif DPR.