Arahan khusus itu didalami penyidik KPK saat memeriksa Kepala Pengadaan Barang dan Jasa, Agus Harpa pada Rabu (26/1).

Lembaga Antikorupsi menegaskan akan menerima dan mendalami seluruh informasi baik dari masyarakat maupun lewat media sosial.

"Termasuk juga Walkot Bekasi, ketika ada dugaan sangkaan pasal yang lain (TPPU), pasti nati akan diekspos,".

Keterangan Siwi dinilai sangat penting untuk membuktikan dakwaan Wawan Ridwan terkait aliran dana pencucian uang sebesar Rp647.850.000.

Perusahaan itu diduga milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Suap itu disebut diterima bersama-sama dengan anggota tim pemeriksa pajak lain, yakni Yulmanizar dan Febrian.

KPK juga menetapka  dua unsur swasta bernama Johny Rynhard Kasman dan Ivana Kwelju sebagai tersangka.

keterlibatan ini sesuai dengan kewenangan KPK untuk mencegah terjadinya korupsi dalam proses pembanguan IKN Nusantara.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjawab pertanyaan anggota dewan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.

Kinerja KPK sesungguhnya tidak hanya diukur dari jumlah orang yang ditangkap atau ditahan karena diduga terlibat kasus korupsi.