Yenti menilai, apabila penyidik menggunakan instrumen UU tindak pidana pencucian uang, maka aset yang disita haruslah harta kekayaan yang berasal dari kejahatan korupsi itu.

Korupsi investasi saham BPJS Ketenagakerjaan Rp43 triliun tinggal menunggu giliran

Kejari Kabupaten Tangerang menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan pemotongan bansos.

MAKI yang menuding mantan Jaksa Kejagung, Pinangki Sirna Malasari diduga mendapat perlakuan istimewa.

Kasus yang sudah ditangani Kejagung sejak 20 Desember 2020 itu tidak tuntas-tuntas alias jalan di tempat

Sebab hari ini merupakan tenggat waktu akhir bagi Kejagung untuk mengajukan kasasi.

Anggota Komisi III DPR Supriansa miris mengetahui anggaran satuan tugas tangkap buronan (Satgas Tabur) Kejaksaan Agung RI hanya dimodali negara Rp13 juta per kasus, sebagaimana yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejagung 2021.

Anggaran Jaksa yang tergabung dalam satuan tugas tangkap buronan (Satgas Tabur) menuai kritik. Anggaran sebesar Rp13 juta per kasus yang diberikan Kejaksaan Agung dianggap tidak sebanding dengan pekerjaan memburu buronan kelas kakap.

Komisi III DPR mendukung penuh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menuntaskan sejumlah kasus besar khususnya yang menjadi perhatian publik. Hal itu menjadi kesimpulan rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajarannya.

Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas skandal impor emas Rp47,1 triliun di bea cukai penerimaan negara dalam lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).