Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pengawasan internal yang lebih ketat serta mewujudkan reformasi birokrasi secara terencana.

Terdakwa Pinangki Sirna Malasari membawa nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan eks Ketua MA Hatta Ali ke dalam rencana aksi (action plan) untuk permohonan fatwa di MA untuk menindak lanjuti putusan PK.

Jaksa Pinangki menggunakan uang hasil suap Djoko Tjandra untuk membeli mobil BMW X5, sewa apartemen di Amerika Serikat, hingga perawatan kecantikan.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait kasus suap Djoko Tjandra.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor terkait kasus suap Djoko Tjandra.

Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran Kejaksaan Agung (Kejagung) sebesar Rp350 miliar untuk tahun 2021. Penambahan anggaran itu untuk membangun Gedung Utama Kejagung yang mengalami kebakaran.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan pihak Kepolisian untuk membentuk tim gabungan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak memberi kesempatan pada kepolisian untuk menuntaskan penyidikan terkait kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyambangi KPK untuk mengungkap lebih dalam siapa "King Maker" dan bagaimana perannya dalam kasus suap Djoko Tjandra yang menjerat Jaksa Pinangki.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin meminta Bareskrim Polri segera mengusut unsur pidana terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).