Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan pihak Kepolisian untuk membentuk tim gabungan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak memberi kesempatan pada kepolisian untuk menuntaskan penyidikan terkait kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyambangi KPK untuk mengungkap lebih dalam siapa "King Maker" dan bagaimana perannya dalam kasus suap Djoko Tjandra yang menjerat Jaksa Pinangki.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin meminta Bareskrim Polri segera mengusut unsur pidana terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kasus dugaan suap Djoko Tjandra yang menyeret jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah sampai ketahap perlimpahan berkas dari Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Maka, Jaksa Pinangki akan segera menghadapi persidangan.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap Bareskrim Polri melakukan penyelidikan lebih lanjut soal dugaan adanya tindak pidana di balik kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, penegakan hukum di Indonesia mendapat kesan negatif dari masyarakat, sehingga perlu perbaikan. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin dan jajarannya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan proses penyidikan yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

KPK akan menelaah bukti yang akan diberikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus suap Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki dengan istilah "Bapakmu dan Bapakku".

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengimbau agar Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membangun sinergi dalam penegakan hukum.