Kasus yang sudah ditangani Kejagung sejak 20 Desember 2020 itu tidak tuntas-tuntas alias jalan di tempat

Sebab hari ini merupakan tenggat waktu akhir bagi Kejagung untuk mengajukan kasasi.

Anggota Komisi III DPR Supriansa miris mengetahui anggaran satuan tugas tangkap buronan (Satgas Tabur) Kejaksaan Agung RI hanya dimodali negara Rp13 juta per kasus, sebagaimana yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejagung 2021.

Anggaran Jaksa yang tergabung dalam satuan tugas tangkap buronan (Satgas Tabur) menuai kritik. Anggaran sebesar Rp13 juta per kasus yang diberikan Kejaksaan Agung dianggap tidak sebanding dengan pekerjaan memburu buronan kelas kakap.

Komisi III DPR mendukung penuh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menuntaskan sejumlah kasus besar khususnya yang menjadi perhatian publik. Hal itu menjadi kesimpulan rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajarannya.

Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas skandal impor emas Rp47,1 triliun di bea cukai penerimaan negara dalam lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta agar Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan secara serius.

Penyitaan benda yang sudah ada yang dijadikan barang-barang bukti sebelum waktu (tempus) perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau terpidana baik dalam perkara Tipikor maupun dalam perkara TPPU adalah bertentangan dengan hukum.

Bahkan pihak lawan telah menjadi tersangka di kepolisian terkait laporan palsu hingga kini belum juga disidangkan karena berkas selalu ditolak ditahap penuntutan.

Kejagung memastikan, aksi penyitaan aset Heru Hidayat dalam kasus tersebut tak mengganggu roda ekonomi dan operasional perusahaan terdampak