Kita akan mengawasi, kita akan mengawal terus. Jangan sampai Kurikulum Merdeka Belajar ini akhirnya meninggalkan mereka yang belum sempat ikut.

Sekolah harus tegas, bubarkan geng itu. Kalau perlu dibawa ke ranah hukum.

Ketika pandemi berakhir, sektor pariwisata itu bangkitnya paling belakangan. Tahun 2022 baru bisa bangkit dan tahun ini sedang `survive`. Kalau naik dengan angka pajak seperti itu, apakah bisa hidup industri hiburan di Indonesia ini? Saya harap kebijakan ini ditinjau ulang oleh pemerintah dengan mempertimbangkan aspirasi para pelaku industri hiburan.

Kenapa perlu ditingkatkan? karena dalam industri 4.0 menuju ke 5.0 kalau tidak menguasai teknologi dan tidak menguasai talenta-talenta sesuai dengan industri akan sulit nantinya mendapatkan lapangan kerja.

Salah satu opsinya, dari sejumlah masukan ada usulan PON dilaksanakan awal tahun 2025. Tapi namanya tetap PON Aceh-Sumut 2024. Itu sebagai masukan.

Guru BK memilik peran krusial dalam membimbing dan mendidik siswa untuk menjadi lebih baik, dulu kita semua takut kepada guru BP nama sebelum diubah menjadi BK namun sekarang sebaliknya.

Sekarang tugas pemerintah merespons apabila temuan Ombudsman merujuk adanya pelanggaran administratif oleh guru dan pejabat-pejabat terkait. Kita pantau, kalau perlu sehabis reses bikin Panja PPDB.

PUPR hanya membangun ruang kelas baru atau sekolahnya saja tapi tidak lagi memikirkan bagaimana perjalanan menuju sekolahnya dan Kemendikbud Ristek tidak lagi mempunyai alokasi anggaran untuk memperbaiki jalan

Saya masih sering melihat ada dualisme kepentingan, seperti saat sosialisasi Kurikulum Merdeka di Bandung Barat yang membicarakan SMK juga, tetapi orang pemprov tidak hadir.

Banyak PR yang harus diselesaikan terutama yang pertama adalah desain besar olahraga nasional yang memang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang keolahragaan yang baru.