Kami pada prinsipnya siap-siap saja ya (menindaklanjuti putusan MK), tetapi kita juga harus melihat dari berbagai undang-undang lain yang harus terevisi karena konteks keputusan yang terkait ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy minta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyusun cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.

Saya rasa apa yang dilakukan Presiden Prabowo sudah sangat tepat sekali, karena beliau melihat dari berbagai sudut tidak hanya masalah soal administrasi atau pun geospasial.

Kami di Komisi III DPR menilai keputusan Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim ini bukan keputusan mudah, tapi Presiden mengesampingkan itu demi menciptakan penegakan hukum yang bersih dari praktik-praktik korupsi.

Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan 1 gram pun barang haram tersebut untuk dijual apalagi diedarkan di Indonesia karena saya sangat paham nilai dari barang bukti tersebut sangat besar sekali.

Saya sangat prihatin atas munculnya kasus ini. Perilaku menyimpang seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan sosial yang dijunjung tinggi oleh bangsa kita.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro mengecam kasus grup media sosial `Fantasi Sedarah` dan `Suka Duka` yang memuat konten menyimpang berupa inses serta pornografi.

Jadi, sarannya ke depan, kita harus memiliki tetap secara manual untuk melakukan cross-checking.

Mari kita percayakan proses ini kepada penyidik Polri, saya yakin Polri memberikan pengayoman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan kasus ini pasti akan diselesaikan oleh kepolisian dengan baik.

Membahas persiapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU), atau perhitungan ulang surat suara (PUSS), dan rekapitulasi ulang surat suara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 pasca hasil keputusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025.