Dalam penyataannya, Achmad meminta KPK agar memberi tahu kepala daerah terlebih dahulu sebelum melakukan OTT.

KPK menduga Nurdin turut menyetujui usulan Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi dalam menentukan pihak-pihak yang tergabung di BP Bintan. 

Pasalnya, kata Tengku, Kajari dan tim penyidik Kejari Tanjabti tidak menghadiri sidang praperadilan, yang diajukan KPU Tanjabtim.

Hakim PT DKI juga mewajibkan Edhy membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu.

Pembuatan sistem kerja pelabuhan yang efisien juga dinilai sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia mengandalkan transportasi laut dalam pengoptimalan perdagangan internasional.

Mereka diperiksa KPK untuk mendalami dugaan rasuah pengaturan barang bercukai di Bintan pada 2016 sampai 2018.

Aliran uang itu didalami penyidik lewat keterangan lima orang saksi pada Selasa (9/11).

Saksi yang dipanggil juga diminta tidak mencoba melindungi pihak lain yang ikut serta dalam dugaan korupsi ajang balap mobil listrik itu.

Penyerahan itu sebagai upaya asset recovery dari hasil tindak pidana korupsi.

Pempriv DKI berharap dokumen itu bisa membantu KPK dalam mengusut dugaan korupsi pada program yang dicanangkan Gubernur Anies Baswedan itu.