Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP di Provinsi Bali.

Pagu indikatif Kementerian Kebudayaan RI dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 hanya sebesar Rp827,4 miliar.

Anggota Komite II DPD RI, Andhika Mayrizal Amir dipercayakan melaporkan serap aspirasi masyarakat daerah tentang keberlangsungan pembangunan dan keadilan fiskal untuk daerah.

Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN dalam menjalankan pembangunan nasional.

Dengan mengucap Bismillaahirrohmaanirrohiim, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, hari Selasa, 20 Mei 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) optimis menghadapi tantangan pasar otomotif Indonesia tahun 2025. Pada fiskal tahun ini, MMKSI pun menargetkan peningkatan pangsa pasar hingga 10 persen atau lebih dari 80 ribu unit penjualan.

Apresiasi Penanganan Stunting, Wapres Serahkan Dana Insentif Fiskal pada 20 Kepala Daerah

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan DPR bersama pemerintah telah menyepakati bahwa desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Alokasi anggaran bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi Rp500 triliun untuk program makan gratis tersebut tidak akan mengganggu terhadap fiskal negara.

Pokok-pokok kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat ruang fiskal bagi pemerintahan baru, sehingga memiliki ruang yang luas untuk dapat menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) oleh pemerintah baru.