Presiden Jokowi telah menyetujui beberapa program PEN, disiapkan anggaran di tahun 2022 senilai Rp451 triliun yang terbagi tiga yaitu kesehatan, perlindungan sosial dan fasilitas fiskal.

Konsolidasi fiskal yang dijalankan yakni mengembalikan defisit APBN ke level maksimal tiga persen pada 2023, rasio utang terkendali, neraca transaksi berjalan menuju positif, serta kerentanan fiskal terkendali.

Sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus, miliaran dolar bantuan dan aset telah dibekukan oleh Barat dalam apa yang oleh PBB digambarkan sebagai kejutan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap ekonomi Afghanistan yang bergantung pada bantuan.

Dalam Hasil Review atas Kesinambungan Fiskal 2020, BPK RI menyebutkan terjadi tren penambahan utang Indonesia dan biaya bunga yang melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga berbahaya bagi kondisi fiskal nasional.

Dalam RUU HKDP, terdapat klausul dana abadi daerah (DAD) yang memungkinkan daerah untuk membentuk dana abadi yang berasal dari SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) dan memiliki  kapasitas fiskal daerah yang tinggi. Dana abadi ini bertujuan untuk tujuan pembangunan lintas generasi.

RUU HKPD ini di desain agar ada satu skema fiskal yang adil antara daerah yang kaya dan juga daerah-daerah yang miskin.

Wacana kebijakan harga DMO batubara untuk industri dalam negeri akan mempertimbangkan operasional produsen batubara dan ruang fiskal negara secara berkelanjutan.

Pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bukan prioritas untuk saat ini dan tidak perlu dipaksakan kelanjutan pembangunannya.

APBN 2022 dirancang untuk terus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespon ketidakpastian tersebut, namun juga tetap harus mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.