Komisi XI DPR RI melakukan fungsi pengawasan yang difokuskan pada monitoring terhadap kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan terhadap perekonomian khususnya Sumatera Utara.

Wujudkan kebijakan fiskal, pengembangan teknologi pertanian, dan riset benih unggul, serta sistem distribusi yang apik

Pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal bagi industri yang melakukan kolaborasi riset dengan para peneliti.

Pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan daerah istimewa tidak dapat terlepas dari kebijakan desentralisasi fiskal asimentris.

Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar memiliki dampak dalam membangkitkan ekonomi.

Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sudah disampaikan Pemerintah kepada DPR RI.

Ada dukungan berupa program insentif perpajakan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dukungan fiskal yang bisa dimanfaatkan

"Instrumen fiskal diberikan tepat sasaran dan tepat jumlah (anggarannya). Pilihan instrumennya adalah Pembebasan bea impor bahan baku bagi industri, insentif pajak dan subsidi harga khusus produksi UMKM," kata Amin Ak 

Joko Widodo meminta agar seluruh instrumen disiapkan dan dipergunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia