Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup hanya mengandalkan pengeluaran pada sektor publik. Terlebih, kemampuan fiskal pemerintah saat ini sangat terbatas.
Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Jokowi, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur.
UKI membentuk lembaga Pusat Kajian Otonomi Daerah. Pusat Kajian ini akan membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di daerah.
Pengeluaran federal AS untuk perang pasca 11/9 di Irak, Afghanistan, dan tempat lain di seluruh dunia mencapai USD6,5 triliun hingga tahun fiskal 2020, menurut penelitian.
Transaksi pemda secara elektronik itu akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, kesehatan fiskal dan mendukung transparansi serta tata kelola yang baik
Joko Widodo meminta agar seluruh instrumen disiapkan dan dipergunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia
"Instrumen fiskal diberikan tepat sasaran dan tepat jumlah (anggarannya). Pilihan instrumennya adalah Pembebasan bea impor bahan baku bagi industri, insentif pajak dan subsidi harga khusus produksi UMKM," kata Amin Ak
Ada dukungan berupa program insentif perpajakan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dukungan fiskal yang bisa dimanfaatkan
Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sudah disampaikan Pemerintah kepada DPR RI.