Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya, saya hanya sampaikan itu saja.

Otonomi daerah itu isinya adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah

APBN dalam hal ini menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan, oleh karena itu, peranan BUMN dan swasta akan sangat menentukan

Uang itu diberikan terkait rekayasa penghitungan pajak perusahaan milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Situasi yang terjadi di Pakistan bisa saja terjadi di Indonesia. Dimulai dari krisis ekonomi, berlanjut krisis sosial dan berujung pada krisis politik. Namun, hal itu tergantung dari kekuatan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi krisis berlarut saat ini.

Pergantian ini tidak ada kaitannya dengan soal itu (wacana penundaan pemilu). Pergantian ini soal biasa, hal rutin yang terjadi dalam siklus organisasi. Perpindahan anggota dari satu komisi ke komisi lainnya juga hal yang lumrah, sangat sering terjadi pada setiap fraksi di DPR.

Jika nomenklatur BNPB yang tadinya berada di UU kemudian dipindahkan ke Perpres, itu jelas namanya pelemahan, bukan fleksibilitas

Sanksi baru tersebut miliputi larangan tembakau dan mengurangi separuh ekspor minyak ke negara itu dan memasukkan daftar hitam kelompok peretas Lazarus, 

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah, Kiai Cholil Nafis mengatakan, Islam itu tidak pernah memberikan sistem kenegaraan secara pasti untuk dijalankan, naik itu model khilafah, imaroh, maupun demokrasi.

Jadi, amat jelas bahwa air, hutan, dan api atau energi itu merupakan infrastruktur  penyangga kehidupan rakyat, yang tidak boleh dikomersialkan atau dijual ke pribadi-pribadi perorangan yang kemudian dikomersialkan menjadi bisnis pribadi.