Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali menyeret nama tokoh besar di tanah air. Kali ini, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut sebagai salah satu aktor dalam kasus yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto itu.

Nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terserempet dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang menjerat mantan Ketum Golkar Setya Novanto.

Sebanyak puluhan ribu anak-anak di Kabupaten Asmat, Papua terjangkit gizi buruk dan campak. Hal itu dinilai sebagai bukti kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi dalam mengelola negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar diberi kewenangan untuk menggarap tindak kejahatan korupsi di sektor swasta dalam RUU KUHP.

KPK diminta untuk menindaklanjuti keterangan yang akan disampaikan mantan Ketua DPR Setya Novanto soal aliran dana kasus dugaan korupsi e-KTP kepada sejumlah anggota DPR.

Partai Golkar tak khawatir mantan Ketua DPR Setya Novanto membongkar pembagian uang kepada DPR dari hasil proyek pengadaan e-KTP.

Pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB), Provinsi Pulau Sumbawa diminta untuk segera direalisasikan. Hal itu untuk memperluas pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam Sidang Pleno Forum Parlemen Asia Pasifik (Plenary Meeting, Asia Pacific Parliamentary Forum) DPR RI menyuarakan agar parlemen se-Asia Pasifik terlibat aktif mendorong penyelesaian pengungsi Rohingya dan kemerdekaan Palestina.

Masyarakat diminta agar tidak mudah berpikir negatif terkait sejumlah mobil mewah dan harta kekayaan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Sebab, Bamsoet memang sudah kaya sebelum menjadi anggota DPR.

Pimpinan Parlemen Indonesia yang terdiri dari Ketua DPD RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah beserta delegasi DPR dan DPD RI.