Pimpinan DPR dan Komisi III DPR diminta untuk tidak terburu-buru dalam mengesahkan RUU KUHP yang sedang dalam pembahasan bersama pemerintah.

RUU KUHP yang sedang pembahasan antara DPR dengan pemerintah menuai polemik. Dimana, KPK menyebut RUU KUHP tersebut berpotensi melemahkan kewenangan pemberantasan korupsi.

DPR mengaku tidak ada upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembahasan RUU KUHP. Bahkan, DPR siap menerima masukan dari sejumlah elemen masyarakat termasuk KPK.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dan pemerintah yang telah menyelesaikan pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Definisi terorisme dalam pembahasan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus diperdebatkan Pansus.

DPR dan Pemerintah lanjutkan pembahasan revisi UU Terorisme yang  akan fokus pada definisi terorisme

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk bersikap satu suara dalam pembahasan RUU Anti Terorisme. Hal tersebut menjadi salah satu isi dari pidato sambutannya dalam Pembukaan Masa Persidangan V  Tahun Sidang 2017–2018.

Pasca serangan teror bom yang terjadi di Surabaya, sejumlah pihak termasuk Presiden Jokowi mendesak agar RUU Terorisme yang sedang dalam pembahasan di DPR bersama pemerintah segera dituntaskan.

PKB mendorong pembahasan RUU Terorisme segera dituntaskan. Untuk itu, pemerintah harus segera menuntaskan perbedaan definisi terorisme yang dinilai menghambat pengesahan RUU tersebut.

Berbagai kasus teroris yang kembali muncul seperti penyerangan di Mako Brimob dan terakhir kasus bom bunuh diri gereja di Surabaya, menjadi momentum untuk mempercepat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) sebab sudah berkali-kali ditunda.