Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diminta untuk tidak asal bicara terkait wacana pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang saat ini sedang dalam pembahasan di Komisi III DPR.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat menjadi salah satu alasan yang mendorong Komisi VIII DPR RI mengebut pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Pembahasan RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM baru mencapai finalisasi di Komisi VII DPR. Akibatnya, RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM belum masuk ke Banggar dan Paripurna.

Partai Golkar mengusulkan agar mengundang Menteri Agama Lukman Edy, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait pembahasan Perppu Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Pimpinan DPR meminta untuk mengundang Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam pembahasan Perppu tentang pembubaran Ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Pemerintahan era pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalah hebat dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dimana, era Jokowi lebih senyap dan tertip setiap kali pembahasan APBN.

Setelah menyelesaikan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 39/2004 mengenai TKI, Tim Pengawas (Timwas TKI) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalbar yang merupakan salah satu pintu masuk dan keluarnya TKI.

Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak dapat menghadiri rapat dengan Komisi II DPR dengan agenda pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas.

Presiden Jokowi diminta semprit atau memperingati terkait keinginan TNI untuk terlibat dalam menindak kejahatan terorisme di tanah air. Hal itu menanggapi pembahasan RUU Terorisme yang mewacanakan keterlibatan TNI.

Anggota Lembaga Pengkajian MPR Wahidin Ismail menilai banyak gagasan baru yang muncul dari akademisi dalam pembahasan dan perdebatan diskusi kelompok di pelatihan untuk pelatih.